DIRGAHAYU.ID ,Tanjab Barat – Komitmen memperbaiki tata kelola penyelenggaraan ibadah haji kembali ditegaskan.
Melalui Forum Jamarah (Jagong Masalah Haji dan Umrah) Angkatan ke-7, Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Dapil Jambi, Drs.H.Hasan Basri Agus,MM (HBA) turun langsung menyerap aspirasi calon jemaah haji Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Forum berlangsung di Hotel Rivoli, Kuala Tungkal, Jumat (19/9/2025).
Forum yang digelar Komisi VIII DPR RI bekerja sama dengan Kementerian Agama RI ini diikuti 100 peserta, terdiri dari calon jemaah haji 2026, perwakilan KBIHU, ormas Islam, dan ASN Kemenag Tanjab Barat.
Acara dibuka oleh Kakanwil Kemenag Provinsi Jambi, Dr. H. Mahbub Daryanto, M.Pd.I, didampingi Kabid PHU Kanwil Kemenag Jambi, Dr. H. Wahyudi Abdul Wahab, S.Ag., M.Fil.I, serta Kepala Kemenag Tanjab Barat, Dr. H. A. Rahman Sayuti, S.Ag., M.H.
Jamarah sebagai Ruang Strategis
Dalam forum, HBA menegaskan bahwa Jamarah bukan sekadar ruang diskusi, tetapi wadah strategis untuk menyerap aspirasi, menyampaikan regulasi terkini, sekaligus memperkuat fungsi pengawasan DPR terhadap penyelenggaraan haji dan umrah.
“Kami evaluasi pelaksanaan haji 2025, melihat kelebihan dan kekurangannya, lalu bersama-sama mencari solusi agar layanan haji 2026 lebih baik. Ke depan, penyelenggaraan haji tidak lagi di bawah Kementerian Agama, tetapi Kementerian Haji dan Umrah. Semoga membawa keberkahan bagi jemaah,” ujar HBA.
Senada, Kakanwil Kemenag Jambi Mahbub Daryanto menyebut transisi kelembagaan penyelenggaraan haji menjadi momentum perbaikan besar.
“Selama 70 tahun dilaksanakan Kementerian Agama, kini akan dijalankan Kementerian Haji dan Umrah. Insya Allah dengan pengalaman dua tahun terakhir, penyelenggaraan ke depan lebih profesional dan lancar,”ungkap Mahbub
Aspirasi Jemaah dan Dialog Terbuka
Salah satu calon jemaah, Abas, mengapresiasi forum ini. “Arahan Pak HBA dan Kanwil sangat bermanfaat. Kami berharap haji 2026 lebih baik dan lancar,” tuturnya.
Forum berjalan interaktif. Dipandu moderator yang juga Tenaga Ahli DPR RI, Ir. H. Syahrasaddin, M.Si, para peserta aktif bertanya soal prosedur, digitalisasi layanan, pengalaman ketua kloter, subsidi biaya haji, hingga masalah paspor. Seluruh pertanyaan dijawab langsung oleh Wahyudi dan HBA dengan lugas.
Kolaborasi untuk Layanan Haji Profesional
Forum ditutup dengan sesi foto bersama sebagai simbol sinergi antara legislatif, eksekutif, dan masyarakat dalam membangun tata kelola haji yang profesional, transparan, dan berintegritas.
Lewat Jamarah, DPR RI dan Kemenag tidak hanya menyosialisasikan kebijakan, tetapi juga membuka jalur umpan balik langsung dari akar rumput. Harapan layanan haji 2026 yang lebih baik kini semakin kuat disuarakan.(Hi)