DIRGAHAYU.ID , Jambi – Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Dapil Jambi, Drs.Hasan Basri Agus,MM (HBA), menggelar Reses Masa Sidang III Tahun Sidang 2025–2026 pada 20 Februari hingga 9 Maret 2026.
Salah satu agenda utama berlangsung di Aula Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi, Telanaipura, Kota Jambi, Rabu (25/2/2026).
Kegiatan tersebut menghadirkan jajaran mitra kerja Komisi VIII di daerah, di antaranya perwakilan Dinas Sosial dan Dukcapil Provinsi Jambi, Kepala Sentra Alyatama Jambi Hendra Permana, serta tenaga ahli DPR RI.
Diskusi berlangsung dinamis dengan sejumlah isu strategis mengemuka, terutama terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak, akurasi data bansos, hingga penguatan program Sekolah Rakyat.
Serap Aspirasi dan Perkuat Pengawasan
Dalam keterangannya, HBA menegaskan bahwa reses menjadi ruang untuk menyerap masukan langsung dari daerah sebagai bahan pembahasan bersama kementerian di Jakarta.
“Pada dasarnya saya meminta masukan dan mencatat banyak hal yang menjadi perhatian kita ke depan. Semua ini akan menjadi bahan rapat kami dengan kementerian terkait,” ujarnya.
Sebagai anggota Komisi VIII yang membidangi urusan sosial dan pemberdayaan perempuan serta anak, HBA menyoroti meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kekerasan seksual terhadap anak. Ia menilai persoalan tersebut tidak bisa dilepaskan dari faktor ekonomi dan keterbatasan anggaran di sektor pemberdayaan perempuan.
“Kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan menjadi perhatian serius. Di satu sisi anggaran terbatas, di sisi lain persoalan di lapangan terus berkembang. Ini harus menjadi perhatian bersama,” tegas mantan Gubernur Jambi tersebut.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam koordinasi program sosial agar lebih efektif dan tepat sasaran.
Data dan SDM Jadi Sorotan
Sekretaris Dinas Sosial dan Dukcapil Provinsi Jambi, Abdurrasjid, menyampaikan apresiasi atas perhatian Komisi VIII DPR RI terhadap Provinsi Jambi. Ia menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) kesejahteraan sosial serta dukungan kebijakan dari pusat.
Menurutnya, penguatan mekanisme pelayanan sosial dan dukungan anggaran menjadi kebutuhan mendesak agar pelayanan terhadap masyarakat rentan semakin optimal.
Sekolah Rakyat dan Program Prioritas
Kepala Sentra Alyatama Jambi, Hendra Permana, dalam paparannya mendorong sinergi lebih aktif antara dinas sosial kabupaten/kota dalam menangani persoalan sosial. Ia juga menyinggung program Sekolah Rakyat sebagai prioritas nasional yang menyasar warga miskin desil 1 dan 2.
Sejumlah lokasi di Jambi disebut telah diusulkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat, di antaranya Kota Jambi ,Tanjab Timur,dan Ada lagi 6 lokasi di Batang Hari Muaro Jambi,Tebo, Bungo, Merangin,Sungai Gelam Muaro Jambi (lahan pemprov) untuk 2026 saat ini masih menunggu arahan pusat.
Pihaknya berharap dukungan legislatif, termasuk dari Pak HBA, dalam mempercepat proses penyediaan lahan dan penganggaran,”ungkap Hendra Permana.
Selain pendidikan, Sentra Alyatama juga menjalankan berbagai program sosial seperti bantuan kaki palsu, layanan bagi anak berkebutuhan khusus, dukungan untuk lansia tidak mampu, hingga rencana operasi katarak di Tanjung Jabung Barat serta Sungai Penuh–Kerinci pada pertengahan tahun ini. Program PKH dan pelatihan keterampilan bagi penyandang disabilitas juga menjadi bagian dari intervensi sosial yang terus didorong.
Diskusi Dinamis dan Fakta Mengkhawatirkan Diskusi yang dimoderatori Tenaga Ahli Utama DPR RI Ir. H. Syahrasaddin, M.Si berlangsung terbuka. Data yang mengemuka menunjukkan angka kekerasan seksual dan KDRT masih tinggi. Dalam dua bulan awal tahun ini saja, tercatat belasan kasus telah terjadi, dengan sebagian besar dipicu persoalan ekonomi rumah tangga.
Fenomena ini, menurut peserta diskusi, menegaskan pentingnya penguatan pemberdayaan ekonomi perempuan sebagai strategi pencegahan kekerasan berbasis keluarga.
Komitmen Mengawal Hingga Pusat
Menutup kegiatan, HBA memastikan seluruh catatan dan masukan akan dibawa dalam rapat kerja Komisi VIII DPR RI bersama kementerian terkait.
“Semua aspirasi ini akan kami perjuangkan di Jakarta. Harapannya, program dan anggaran yang turun ke Jambi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Reses tersebut menegaskan peran strategis legislator dalam menjembatani kebutuhan daerah dengan kebijakan pusat, sekaligus memperkuat komitmen perlindungan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan di Provinsi Jambi.(Hi)