DIRGAHAYU.ID ,Jambi – Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Golkar Dapil Jambi, Drs. H. Hasan Basri Agus, MM (HBA) menghadiri kegiatan Early Warning System (EWS) pada Problem Sosial Berdimensi Agama, hasil kerja sama Komisi VIII DPR RI dengan Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi.
Kegiatan digelar di Hotel Ratu Duo, Kota Jambi, Jumat (21/11/2025).
Acara dibuka oleh Kabid Urais Kemenag Provinsi Jambi, Fatahuddin, M.Fil.I, serta dihadiri tenaga ahli DPR RI. Sekitar 200 peserta, terdiri dari Kepala KUA, perwakilan madrasah, MTs hingga MAN se-Kota Jambi, mengikuti kegiatan tersebut.
Program EWS ini bertujuan mendeteksi dini potensi persoalan keagamaan, memperkuat koordinasi pemerintah pusat–daerah, menjaga kerukunan umat beragama, mempercepat respons penanganan konflik sosial bernuansa agama, serta meningkatkan sistem pemantauan berbasis data di masyarakat.
Sesi inti berlangsung dalam bentuk diskusi interaktif yang dipandu Tenaga Ahli Utama DPR RI, Ir. H. Syahrasaddin, M.Si, membuka ruang tanya jawab mengenai berbagai tantangan sosial bernuansa keagamaan di Jambi.
Sejumlah persoalan mengemuka, mulai dari aturan penggunaan pengeras suara masjid, ujaran kebencian di media sosial, toleransi antar umat dalam kehidupan sehari-hari termasuk persoalan memelihara anjing, risiko paparan radikalisme terhadap generasi muda di media digital, isu pendirian rumah ibadah, hingga keterbatasan anggaran FKUB dan minimnya dukungan bagi guru serta lembaga pendidikan di bawah naungan Kemenag.
Menanggapi aspirasi tersebut, Fatahuddin dan HBA memberikan penjelasan komprehensif dan menegaskan komitmen untuk menyampaikan seluruh masukan yang muncul dalam forum rapat bersama Kementerian Agama RI di tingkat pusat.
Dalam pemaparannya, Fatahuddin menekankan bahwa konflik sosial berdimensi keagamaan kerap dipicu klaim nilai dan identitas antar kelompok, terutama di wilayah yang memiliki sejarah ketegangan yang belum terselesaikan. Karena itu, ia mendorong peningkatan sistem pencegahan dini untuk memastikan potensi perpecahan dapat terdeteksi sejak awal.
Sementara itu, HBA menyampaikan apresiasi atas keterlibatan aktif peserta dalam memberikan masukan terkait dinamika keagamaan di lapangan.
“Banyak aspirasi penting dan menarik yang kami dengar langsung hari ini. Ini akan menjadi perhatian dan kami tindaklanjuti dalam pembahasan dengan Kementerian Agama di tingkat pusat,” ujar HBA.
Salah satu peserta, Rudi, menyebut kegiatan ini sangat bermanfaat dan perlu dilakukan secara berkelanjutan.
“Melalui forum ini, masyarakat memiliki ruang menyampaikan persoalan aktual terkait kehidupan keagamaan. Harus lebih sering diadakan,”ungkapnya.
Kegiatan EWS ini diharapkan menjadi bagian penting dari upaya penguatan moderasi beragama, membangun kewaspadaan kolektif, serta mendorong penyelesaian persoalan keagamaan secara dialogis dan damai di Provinsi Jambi.(Hi)