DIRGAHAYU.ID – Persoalan pengelolaan sampah di Kota Jambi memasuki tahap yang membutuhkan kepastian. Volume sampah yang masuk ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Talang Gulo diperkirakan mencapai 450 ton per hari, sementara sejumlah rencana pengolahan sampah berskala besar masih dipertanyakan realisasinya.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Komisi III DPRD Kota Jambi saat melakukan kunjungan lapangan ke TPA Talang Gulo, Selasa (15/9/2026).
Ketua DPRD Kota Jambi sekaligus Koordinator Komisi III, Kemas Faried Alfarelly, bersama Ketua Komisi III Umar Faruk, A.Md., dan anggota komisi melihat langsung kondisi TPA serta proses pengelolaan sampah yang berlangsung.
Kemas Faried bilang, peningkatan volume sampah harus diikuti dengan perubahan pola pengelolaan.
Menurutnya, jika pengolahan tidak segera diperkuat, beban pengelolaan sampah berpotensi terus membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jambi.
“APBD Kota Jambi bisa terus tergerus karena volume sampah kita terus meningkat. Sekarang sekitar 450 ton sehari,” katanya.
Satu persoalan yang menjadi sorotan DPRD adalah kelanjutan kerja sama Pemerintah Kota Jambi dengan PT Regen Bioteknologi Solusi Indonesia.
Pemkot Jambi sebelumnya menandatangani nota kesepahaman atau MoU dengan perusahaan tersebut pada 28 Mei 2025. Informasi banjir Jambi
Kerja sama itu diarahkan untuk mendorong pengelolaan sampah berbasis teknologi di TPA Talang Gulo.
Namun, hingga September 2026, DPRD Kota Jambi masih membutuhkan penjelasan lebih jauh mengenai realisasi kerja sama tersebut.
Kemas Faried mempertanyakan sejauh mana tahapan pelaksanaan telah berjalan dan apa saja hasil konkret yang sudah dicapai dari kerja sama tersebut.
Menurutnya, Pemkot Jambi perlu segera memastikan posisi kerja sama dengan PT Regen, termasuk mengevaluasi pelaksanaannya berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat.
Jika dalam pelaksanaannya ditemukan adanya wanprestasi, pemerintah daerah diminta mengambil langkah tegas sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kalau ternyata wanprestasi, kita Pemkot ambil sikap tegas atas kerja sama dengan PT Regen,” tegasnya.
Kerja sama dengan PT Regen sebelumnya dikaitkan dengan rencana pengembangan TPA Talang Gulo menjadi pusat pengolahan sampah berbasis teknologi.
Wali Kota Jambi dr Maulana sebelumnya menyampaikan gagasan menjadikan TPA Talang Gulo sebagai pusat zero waste dalam lima tahun.
Satu fasilitas yang direncanakan adalah pabrik Refuse Derived Fuel (RDF). Konsep tersebut diarahkan untuk mengolah sampah menjadi produk yang dapat dimanfaatkan kembali.
Di antaranya RDF briket sebagai bahan bakar alternatif, maggot untuk kebutuhan pakan ternak dan budidaya ikan, serta biji plastik sebagai bahan baku industri daur ulang.
Dalam rencana yang pernah disampaikan pemerintah, kapasitas fasilitas pengolahan tersebut bahkan ditargetkan mencapai 1.000 ton sampah per hari.
Proyek RDF juga sebelumnya diproyeksikan dapat memberikan kontribusi hingga Rp14 miliar per tahun terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jambi.
Namun, DPRD Kota Jambi menegaskan kapasitas pengolahan dan proye ksi PAD tersebut masih merupakan bagian dari rencana yang pernah disampaikan pemerintah.Informasi banjir Jambi
Karena itu, DPRD kini meminta kejelasan mengenai sejauh mana rencana tersebut telah direalisasikan di lapangan.
Selain persoalan volume sampah dan realisasi proyek pengolahan, Kemas juga mengingatkan pemerintah daerah terhadap tuntutan regulasi nasional mengenai pengelolaan sampah.
Ia menyoroti target penghentian praktik open dumping yang menurutnya harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah mulai 2027.
“Regulasi pusat, 2027 tidak boleh ada open dumping lagi,”ujarnya.
Kemas menilai kondisi tersebut harus menjadi momentum bagi Pemkot Jambi untuk mempercepat pembenahan sistem pengelolaan sampah.***






